KOTA SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Serang menggelar Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Serang, bertempat di Gedung Korpri Kota Serang, Senin (9/3).

Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia mengatakan serangkaian langkah strategis untuk mensukseskan program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Serang.

Pada hari ini, ia langsung melakukan koordinasi bersama Satgas MBG, dengan menyatakan akan membuka posko aduan untuk memudahkan masyarakat melaporkan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan pelaksanaan (juknis).

"Kita akan buka satu posko aduan yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Jika ada informasi atau hal yang dirasa tidak sesuai dengan juknis, masyarakat bisa langsung melaporkan," ujar Agis. 

Posko tersebut, lanjutnya bertujuan untuk mempermudah komunikasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di setiap dapur yang menyelenggarakan MBG.

Selain membuka akses pengaduan, lanjut Agis Pemerintah Kota Serang juga berkomitmen membantu memfasilitasi seluruh dapur MBG di kota ini. Dua hal utama yang akan didukung, katanya adalah pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dapur.

"DLH akan membantu pendampingan untuk IPAL, sedangkan perizinan SLHS akan didukung oleh bagian perizinan dan Dinas Kesehatan," jelas Agis.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya tengah mengecek data penerima manfaat program, yang hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 200 ribu orang, meskipun sebagian masih belum terdata secara lengkap.

Untuk mensukseskan program pengembangan stunting yang menjadi prioritas Budi Rustandi-Nur Agis Aulia, seluruh upaya MBG akan difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. 

"Kita berkomitmen mensukseskan program ini dan meminimalisir terjadinya insiden yang tidak diinginkan," tegasnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (ASDA II) Yudi Suryadi mengungkapkan bahwa hari ini telah digelar rapat kesiapan terkait pembuatan posko pengaduan berbasis call center.

"Sekretariat akan berada di ruang asisten untuk kemudahan akses, sedangkan ruang rapat akan digunakan di gedung Korpri," jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan Nomor telepon dan website untuk layanan pengaduan serta informasi program MBG sedang dalam proses penyusunan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

 "Setiap masukan atau informasi dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peran dan tugas masing-masing pihak," ucap Yudi.

Dalam pemantauan yang telah dilakukan bersama Wali Kota Budi Rustandi, fokus utama adalah pada kualitas menu makanan yang disajikan. 

"Saat ini pas menjelang puasa ada beberapa kendala terkait menu. Kami menemukan bahwa tidak semua yang ditugaskan sebagai ahli gizi di setiap Satuan Kerja Pelaksana Gizi (SKPG) adalah ahli gizi profesional karena keterbatasan lulusan," paparnya 

 Penulis: Admin.